Archives

Kemendes PDTT Kerjasama dengan GE Indonesia Terangi 13.000 Desa

KLAISU NEWS. JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan kerjasama dengan PT. GE (General Electric) Operations Indonesia untuk penyediaan listrik di pedesaan dan pengembangan bersama dalam implementasi program elektrifikasi desa di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman bersama antar kedua belah pihak.

Pihak GE akan menyediakan dukungan lewat portofolio teknologi pembangkit listrik, termasuk solusi hibrida, perpaduan bahan bakar gas atau solar dengan tenaga surya (photovoltaic), pembangkit listrik energi terbarukan, serta solusi kelistrikan digital dan microgrid.

Pengkajian teknologi tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan listrik di 13.000 desa yang tersebar di lokasi transmigrasi, perbatasan, bagian terluar dan tertinggal di Indonesia. Kemendes PDTT menjadwalkan aplikasi pertama kerja sama ini pada tahun 2018 mendatang. Hingga kini, dari total 82.190 desa yang masuk dalam kategori elektrifikasi, sebanyak 69.531 desa sudah teraliri listrik.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo berharap forum diskusi ini menjadi upaya dalam menjawab tantangan dan peluang yang sejalan dengan Program Elektrifikasi Nasional 35.000 MW. Dalam paparannya, Menteri Eko menyebutkan setidaknya kebutuhan listrik tiap desa yaitu 200 kilowatt.

“Kita wajib memastikan tidak ada lagi saudara sebangsa kita yang harus menjalani kehidupan mereka tanpa listrik. Jika kita mampu menghasilkan listrik dengan harga murah, maka akan membuat listrik menjadi lebih mudah diakses bagi masyarakat di kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi,” ujarnya di Jakarta saat menghadiri Konferensi Power Indonesia 2017,  Rabu (18/7).

Sementara itu, CEO GE Indonesia, Handry Satriago, mengatakan industri energi Indonesia sedang mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memerlukan pemahaman luas mengenai kebutuhan energi yang terus berubah.

“Kemampuan Indonesia untuk tumbuh – secara ekonomi maupun sosial – bergantung kepada ketersediaan listrik, dan bagaimana kita memproduksi listrik tergantung kepada kemampuan kita membiayainya, menjamin ketersediaannya terus menerus dan keamanannya,” ujarnya.

Pertumbuhan permintaan listrik di Indonesia telah melampaui pertumbuhan pasokan listrik yang tersedia karena pertumbuhan ekonomi yang cepat, meningkatnya jumlah kelas menengah, dan tingginya pertumbuhan urbanisasi. Indonesia tidak mengalami kekurangan listrik dalam hal volume, namun output listrik tertinggal karena infrastruktur, dan ketidakrataan persebaran permintaan.

Tujuan utama dari Nota Kesepahaman Bersama tersebut adalah untuk meningkatkan sinergi peran pemerintah dan pihak swasta dalam pengembangan, dan pembangunan dalam Program Elektrifikasi Desa di Desa, Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan kawasan Transmigrasi. Koordinasi secara terpadu juga dilakukan dalam peningkatan dalam program elektrifikasi desa.

Adapun kerjasama yang akan terjalin yakni melakukan penilaian mengenai pengembangan dengan teknologi pembangkit listrik; Melakukan identifikasi dan penilaian lokasi, permintaan dan ketersediaan listrik, serta mencari solusi untuk tujuan dari program elektrifikasi desa; Kolaborasi dalam pengembangan program dengan dukungan PT GE di bidang teknologi pembangkit listrik; Melakukan kajian pengelolaan elektrifikasi desa yang akan dikelola oleh BUMDes dan Bumdes Bersama.

Sumber Berita: Kemendesa.go.id

Kemendes PDTT Gandeng Investor Kembangkan Lima Daerah Perbatasan Indonesia

KLAISU NEWS. JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mempertemukan para kepala daerah wilayah perbatasan dengan para calon investor dan pihak perbankan di Jakarta, Selasa (17/7). Pertemuan digelar dalam Rapat Koordinasi Safari Pengembangan Daerah Perbatasan. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Border Investment Summit yang telah dilaksanakan pada awal November 2015 dan Forum Bisnis dan Investasi Perbatasan di akhir tahun 2016 yang lalu.

Rapat Koordinasi dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Johozua M. Yoltuwu. Selain itu turut hadir Bupati Kapuas Hulu, Bupati Nunukan, Bupati Maluku Barat Daya, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna. Acara juga dihadiri oleh 40 perwakilan kabupaten perbatasan, beberapa mitra pengusaha, perwakilan badan koordinasi dan penanaman modal daerah dan juga pihak perbankan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penerbitan kajian Rencana Bisnis dan Investasi Daerah Perbatasan tahun lalu. Dari dari 6 (enam) kabupaten daerah perbatasan yang dikaji, lima wilayah akan diintensifkan untuk mendapatkan investasi. Kelima kabupaten tersebut adalah, yaitu: (1) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; (2) Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; (3) Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; (4) Kabupaten Merauke, Provinsi Papua; dan (5) Kabupaten Belu, Provinsi NTT.

Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Johozua M Yoltuwu mengatakan, program ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk memajukan daerah perbatasan. “Kita lihat pada pada tahun lalu sampai dengan tahun 2018 nanti, Pemerintah melalui berbagai Kementerian telah berkomitmen menjadikan wilayah perbatasan Indonesia sebagai kawasan beranda negara yang layak, salah satunya melalui Kementerian PUPR yang telah merevitalisasi pembangunan 7 pos lintas batas negara. Komitmen pemerintah tersebut perlu disinergikan bersama dengan K/L lainnya termasuk dengan apa yang sedang kami lakukan,“ ujarnya.

Dengan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lanjutnya, maka pembangunan daerah perbatasan juga perlu diperhatikan dan dipercepat. Ia menegaskan pembangunan tersebut merupakan salah satu langkah untuk menghadapi era globalisasi.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan Kemendes PDTT, Endang Supriyani, mengatakan pihaknya kini sedang mengembangkan daerah perbatasan melalui dua program, yakni soft dan hard program. Upaya percepatan tersebut, lanjut Endang, merupakan amanah dalam visi Nawacita ke tiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

“Kegiatan soft program lebih diarahkan pada kegiatan untuk memfasilitasi dan mempertemukan para pengusaha dengan para kepala daerah di wilayah perbatasan. Sementara hard program berupa pembangunan beberapa infrastruktur di lokasi perbatasan,” ungkap Endang.

Pembangunan infrastruktur tersebut, lanjutnya, diantaranya berupa sarana dan prasarana air bersih, jalan penghubung, dan budidaya rumput laut. Pembangunan infrastruktur tersebut diantanya akan dibangun di empat kabupaten, yakni di Kab Belu, Merauke, Morotai dan Nunukan. Nilai pengembangan tersebut dialokasikan sekitar Rp 27, 8 miliar.

“Kami menargetkan ada komitmen yang riil antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha. Ditambah lagi kami juga akan mengajak para pelaku usaha untuk melakukan safari ke lima daerah perbatasan secara simultan untuk melihat kondisi di lapangan secara langsung,” ujar Endang.

Berdasarkan kajian pada Rencana Bisnis dan Investasi Perbatasan, terdapat lima lokasi utama pembangunan daerah perbatasan. Pertama, Kabupaten Natuna. Wilayah Natuna sangat berpotensi secara ekonomi pada sektor perikanan, pariwisata, komoditi cengkeh, karet, serta kelapa. Untuk investasi awal dibutuhkan pelabuhan perikanan, penambahan armada perikanan tangkap, pembangunan pusat pendaratan ikan, pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton dan cold storage kapasitas 50 ton. Selain itu juga dibutuhkan sub-pelabuhan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan, pasokan bahan bakar, dan kapasitas sumber daya manusia.

Kedua, Kabupaten Nunukan. Daerah tersebut memiliki potensi di komoditas perikanan dan rumput laut dengan peluang pasar domestik maupun ekspor ke mancanegara. Pengembangan investasi selaras dengan rencana kawasan terpadu pengelolaan perikanan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten. Saat ini telah ditetapkan lahan seluas 50 hektar untuk kawasan marine technopark yang membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 56,95 miliar. Sedangkan untuk budidaya rumput laut direncanakan seluas 3.300 hekat dengan perkiraan kebutuhan investasi sebesar Rp. 146,360 miliar. Sementara investasi usaha perikanan tangkap senilai Rp. 94,784 miliar dan investasi perikanan budidaya Rp 45,270 miliar.

Ketiga, Kabupaten Belu. Potensi yang dapat dikembangkan yakni komoditas jagung dan ternak sapi dengan target pengembangan 2.500 sapi pada lahan 500 hektar. Sementara untuk jagung ditargetkan seluas 1.000 hektar yang dapat meningkatkan produksi hingga 5.000 ton per tahun dengan dua kali masa panen. Pengembangan komoditas jagung seluas 100 hektar tersebut diperkirakan membutuhkan investasi mencapai Rp. 4,7 miliar serta perkiraan investasi untuk ternak sapi dengan luas penggembalaan 100 hektar mencapai Rp. 84,5 miliar per tahun.

Keempat, Kabupaten Pulau Morotai. Selain sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pada bidang pariwisata, wilayah ini juga memiliki potensi dalam perikanan tangkap dan rumput laut serta komoditas perkebunan (kelapa/kopra, pala dan cengkeh). Diperkirakan kebutuhan investasi untuk pembangunan resort pariwisata dengan asumsi luas lahan 10 Ha adalah Rp. 29,164 miliar. Sedangkan kebutuhan investasi untuk produksi ikan tuna dengan asumsi pengadaan kapal seharga Rp. 1,272 miliar dengan perhitungan dapat menghasilkan tangkapan tuna sebesar 4.136 ton setahun.

Kelima, Kabupaten Merauke. Wilayah ini memiliki potensi pada komoditas padi dan peternakan dengan kebutuhan investasi padi dengan luas lahan sawah 1.000 hektar adalah Rp 8,66 miliar. Angka tersebut dibutuhkan khususnya untuk sawah tekno yang memiliki NPV di atas estimasi belanja modal dengan BCR 6,3 dan PP 2 tahun 2 bulan. Perhitungan tersebut berpotensi sangat menguntungkan dan bankable. Sedangkan kebutuhan Investasi ternak sapi dengan jumlah 100 ekor adalah Rp. 1,497 miliar.

Sumber Berita: Kemendesa.go.id